Namun tidak sembarangan, pernyataan itu berasal dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyebut bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) mengalami gagal bayar sejak 17 April 2020.
Gubernur Wahidin juga menyebut nilai gagal bayar Bank Pembangunan Banten cukup besar, yakni mencapai Rp900 miliar. Untuk itu, Gubernur Wahidin menjelaskan, pihaknya perlu segera memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Jabar Banten (bank bjb), sebagai bentuk langkah cepat dan percepatan serta memastikan ketersediaan anggaran.
"Selama ini, kas daerah sejak 2016, sebelum menjabat jadi gubernur, di mana dana pemprov dan kas daerah disimpan di Bank Banten," ujar Wahidin dalam keterangan pers, Jumat (24/4).
Gubernur Wahidin menambahkan pada 17 April 2020, Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah memerintahkan agar Bank Banten segera menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten. Namun, dana tersebut tidak kunjung disalurkan.
Dalam siaran pers tersebut juga disimpulan kejadian tersebut sebagai "telah terjadi gagal bayar". Jumlahnya, yakni anggaran DBH Pajak untuk Februari sebesar Rp181 miliar lebih dan untuk Social Safety Net total sebesar Rp709,22 miliar. "Makanya yang terbayang oleh saya sebagai Gubernur adalah bagaimana nanti dana buat bantuan sosial, bagaimana nanti dana buat gaji pegawai, bagaimana dengan kas daerah," ujar Wahidin.
"Saya sudah sampaikan ke berbagai pihak untuk menyelamatkan Bank Banten ini dan semua telah difasilitasi oleh OJK," kata Wahidin.
Namun, Wahidin meminta agar masyarakat tidak panik dan tidak melakukan penarikan dana secara besar-besaran. "Masyarakat agar tidak panik, dan tidak harus lakukan penarikan secara besar-besaran (rush) karena ini bukan langkah mematikan tapi sebuah langkah menyelamatkan uang negara dalam bentuk Kas Daerah yang kita simpan di Bank Banten. Semua pihak harus jujur, walaupun harus memenuhi langkah resiko," tegas Wahidin.
Wahidin menjelaskan perlunya segera memindahkan RKUD dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB), ini adalah bentuk langkah cepat dan percepatan serta memastikan ketersediaan anggaran, karena selama ini Kas Daerah sejak tahun 2016, sebelum menjabat jadi Gubernur, di mana dana pemprov dan kas daerah disimpan di Bank Banten.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rina Dewiyanti selaku Bendahara Umum Daerah mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah PPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang sehat.
Rina mengungkapkan, perlu segera melakukan langkah penyelamatan atas dana pemprov yang tersimpan di RKUD, dan memastikan tidak ada SP2D yang sudah dikeluarkan tidak dapat dapat disalurkan jika ini terjadi maka Bank pemegang RKUD telah gagal bayar dan mengindikasikan bahwa rasio kecukupan dana nya tidak terjamin, ini yang harus dijaga oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh BUD.
Sebelumnya, pandemik global virus corona juga mempengaruhi bisnis koperasi sebagai lembaga pembiayaan rakyat. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia menghadapi ancaman kekeringan likuiditas terdampak wabah virus korona. Berbagai kegiatan usaha anggota koperasi terganggu bahkan sebagaian tutup sementara waktu, sehingga pengembalian dana pinjaman ke koperasi tersendat.
Di saat yang sama, ada beberapa anggota koperasi yang melakukan penarikan dana simpanannya untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat di tengah pandemi virus korona. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan dalam video conference dengan media di Jakarta, Kamis (23/4).
Rully mengatakan, ancaman kekeringan likuiditas ini telah menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, untuk segera dicarikan solusinya. Meskipun ada kemungkinan untuk menyuntikkan likuiditas pada KSP yang tengah kesulitan, namun saat ini pihaknya harus memastikan langkah yang mengaku pada peraturan yang berlaku.
“Kita pernah menghadapi pengalaman masa lalu saat kejadian krisis seperti ini, namun buntutnya panjang yaitu kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Nah kita tidak ingin memberi bantuan likudiitas, tapi kemudian nanti ada persoalan seperti BLBI,” kata Rully.
Oleh karena itu, untuk sementara waktu Kementeri Koperasi meminta kepada KSP-KSP di seluruh Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya agar melakukan penarikan dana simpanannya secara wajar, sekaligus untuk membantu menjaga kelngsungan koperasi agar etap hidup di tengah himpitan kondisi ekonomi saat ini.
Sementara itu, pemerintah akan melakukan upaya-upaya penanganan untuk mengatasi kekeringan likuiditas di koperasi, salah satunya dengan memanfaatkan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Intinya kami dukung penyelesaian kekeringan likuiditas ini, tapi saya tegaskan tadi bahwa rasional sajalah dalam melakukan penarikan dana simpanan (pada koperasi). Kalau hanya butuh Rp100 juta ya jangan sampai melebihi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), Supomo menegaskan akan terus berupaya membantu koperasi melalui penyaluran pembiayaan. Selama syarat dan ketentuannya terpenuhi, ujarnya, LPDB kapanpun akan siap untuk membantu mencukupi kekeringan likuiditas yang dibutuhkan.
Ia mengungkapkan, saat ini LPDB telah melakukan berbagai penyederhanaan persyaratan bagi koperasi dalam mengajukan pinjaman. “Kita lakukan reformasi melalui penyederhanaan persyaratan tanpa meninggalkan kredibilitas. Intinya kita siap salurkan pembiyaan, namun jangan sampai salah sasaran,” papar Supomo.
Menurutnya saat ini LPDB sedang melakukan pemetaan kebutuhan likuiditas KSP-KSP secara nasional. Tahun ini LPDB memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1,8 triliun. Sekitar 70% dari pagu tersebut ditargetkan dapat disalurkan ke koperasi produktif.
“Hampir semua KSP datang berbondong-bondong untuk memenuhi kebutuhan likuditasnya, kita masih menghitung berapa likuiditas yang mereka butuhkan,” ujar Supomo.(*/)
Sumber: klik di sini
Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:
Market database
* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 181 database, klik di sini
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini
Database Riset Data Spesifik Lainnya:
- Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 181 database, klik di sini
- Butuh 24 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
- Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
- Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
- Butuh 8 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
- Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
- Butuh 9 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
- Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
- Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
- Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
- Butuh copywriter specialist, klik di sini
- Butuh content provider (online branding), klik di sini
- Butuh market report dan market research, klik di sini
- Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
- Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customized direktori database perusahaan, klik di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar